ANGGARAN RUMAH TANGGA PDF Print E-mail
Written by admin   
Saturday, 30 October 2010 07:58

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”

BAB. I

NILAI – NILAI DASAR ORGANISASI

Pasal. 1

1. ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” adalah organisasi sosial yang lahir dari masyarakat dan berjuang ditangah-tengah masyarakat bersama masyarakat untuk kesejahteraan keadilan, kemakmuran dan keselamatan serta kebesaran Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” adalah organisasi sosial yang rela berjuang dan berkorban tanpa pamrih untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” adalah organisasi sosial yang berjuang menegakan keadilan, kebenaran, konstitusi dan demokrasi berazaskan PANCASILA dan UNDANG UNDANG DASAR 1945.

4. ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” adalah organisasi sosial yang menata perjuangannya sesuai tingkat perkembangan dan kondisi Bangsa.

5. ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” adalah organisasi sosial yang senantiasa menjalin hubungan dan kerjasama dengan semua pihak yang menjunjung tinggi cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

6. ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” adalah orgsanisasi yang membangun kepercayaan diri masyarakat dengan budaya Indonesia serta meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hingga menjadi bangsa yang modern dengan tidak meninggalkan jati diri bangsa Indobesia yang beradab serta saling menghormati.

Pasal. 2

PANCA SETIA – LAKSANA

1. RELIGIUS :

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” berpegang pada kecintaan dan ketaqwaan terhadap TUHAN Yang Maha Esa dan kasih sayang kepada sesama manusia setiap warga / anggota ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”.

2. MOTIVASI :

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” dengan semangat dan segala upaya sekuat tenaga, moral dan material mangamalkan PANCASILA dalam kehidupan sehari – hari dan konsisten terhadap komitmen perjuangannya.

3. SIKAP :

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” bersikap berani jujur dalam kata dan perbuatan membela dan melindungi harkat – martabat masyarakat, Negara dan Bangsa Indonesia.

4. TATA LAKU :

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” memelihara dan menjalankan mekanisme prosedur sesuai hak dan kewajiban serta mengembangkan memperjuangkan Demokrasi Pancasila dengan senantiasa bermusyawarah secara kekeluargaan dan gotong royong untuk kepentingan bersama.

5. SIFAT :

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” dengan hati nurani berusaha cermat, teliti dan titi surti membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kebersamaa memohon Ridho ALLAH TUHAN Yang Maha Esa.

BAB. II

K E A N G G O T A A N

Pasal. 3

1. Untuk menjadi anggota ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”, calon anggota diharuskan mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada pimpinan organisasi

2. Panitia peneliti yang dibentuk oleh Organisasi akan mengadakan penelitian atas permintaan calon anggota tersebut untuk dipertimbangkan kemungkinannya dapat diterima menjadi anggota sesuai dengan BAB.VI Anggaran Dasar Organisasi sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Pimpinan organisasi pada setiap tingkatan.

Pasal. 4

1. Dengan saran – saran dari panitia peneliti, pimpinan organisasi setempat akan meneruskan kepada pimpinan organisasi sesuai jenjang kepengurusan organisasi.

2. Yang dapat memberikan pengesahan terhadap calon anggota organisasi menjadi anggota resmi, serendah – rendahnya adalah Dewan Pimpinan pada tingkat Ranting.

Pasal. 5

1. Setiap anggota ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” wajib memiliki Kartu Identitas Anggota - KIA.

2. KIA – Kartu Identitas Anggota dibuat seragam oleh Dewan Pimpinan Nasional untuk seluruh Indonesia.

3. Penanda tangan Kartu Identitas Anggota diatur berjenjang sebagai berikut :

  1. Bagi pengurus Dewan Pimpinan Nasional ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Nasional.

  1. Bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.

  1. Bagi pengurus Dewan Pimpinan Cabang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang.

  1. Bagi pengurus Dewan Pimpinan Ranting ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting.

4. Tata cara pemberian Kartu Identitas Anggota ini diatur dan terinci.

Pasal. 6

ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” tidak membenarkan anggotanya mempunyai keanggotaan rangkap dengan organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal. 7

1. Setiap anggota yang mempunyai pandangan, usulan, kritik dan pertanyaan dapat diajukan kepada ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” melalui mekanisme yang telah ditentukan.

2. Pimpinan organisasi berkewajiban memperhatikan dan mempertimbangkan serta menanggapi sebagimana yang disebutkan pada ayat.1 diatas sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan – peraturan ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”.

Pasal. 8

1. Setiap anggota atau pengurus yang dijatuhi hukuman organisasi dapat mengajukan pembelaan diri kepada pimpinan organisasi yang setingkat lebih tinggi.

2. Jika pembelaan itu ditolak maka anggota atau pengurus yang bersangkutan dapat meneruskan pembelaan lagi dalam Sidang Paripurna Organisasi yang tingkatnya lebih tinggi dari organisasi yang menjatuhkan hukuman pertama.

3. Setiap anggota memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari pimpinan organisasi.

4. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan sesama anggota dengan sikat saling menghormati, saling asah, asuh dan asih.

Pasal. 9

1. Setiap anggota yang pindah tempat tinggal keluar daerah, organisasi wajib melaporkan dan meminta surat pindah keanggotaan dari pimpinannya.

2. Selambat – lambatnya dalam 1 (satu) bulan anggota yang menetap ditempat yang baru, wajib melapor kepada Pimpinan organisasi ditempat yang baru.

Pasal. 10

1. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran anggota.

2. Setiap anggota hanya sekali dipungut uang pangkal dan setiap bulannya diwajibkan membayar iuran sesuai ketentuan organisasi.

Pasal. 11

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari setiap anggota dilaporkan kepada Pimpinan Organisasi sesuai dengan jenjang kepengurusan organisasi.

2. Pelanggaran dari pasal ini dapat dianggap sebagai tindakan indisipliner dan dapat dikenakan hukuman organisasi.

BAB. III

KRITERIA UMUM PEMIMPIN ORGANISASI

Pasal. 12

1. Pimpinan ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” mempunyai keriteria umum :

    1. Bertaqwa kepada ALLAH TUHAN Yang Maha Esa.

    1. Berpegang teguh kepada Panca Setia – Laksana.

    1. Setia kepada PANCASILA, UNDANG UNDANG DASAR 1945 dan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

    1. Cakap dan Terampil ber-organisasi.

    1. Mampu menjadi panutan.

    1. Mempunyai pandangan yang jauh kedepan dalam konteks Wawasan Nusantara ditengah – tengah Cakrawala Internasional.

    1. Sehat Rohani dan Jasmani.

2. Kriteria khusus ke-pemimpinan organisasi ditentukan dalam sidang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan ke-pemimpinan ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”.

BAB. IV

DISIPLIN ANGGOTA ORGANISASI

Pasal. 13

1. Disiplin anggota setia sikap dan tindakan anggota dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan ketentuan organisasi yang dilandasi Panca Setia – Laksana sebagai landasan perjuangan organisasi.

2. Melalaikan dan atau dengan sengaja melanggar ketentuan organisasi, merupakan pelanggaran terhadap disiplin organisasi.

3. Setiap anggota organisasi yang melakukan kegiatan – kegiatan yang merugikan organisasi dan atau melanggar disiplin organisasi dikenakan tindakan sangsi organisasi.

Pasal. 14

1. Peringatan dan skorsing terhadap anggota organisasi dilakukan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan dan selanjutnya mempertanggung jawabkan kepada pimpinan organisasi sesuai dengan jenjang kepengurusan organisasi.

2. Dewan Pimpinan Nasional dapat melakukan tindakan peringatan dan menjatuhkan hukuman skorsing dan memberhentikan dengan tidak hormat kepada setiap anggota disegala tingkatan.

3. Pimpinan organisasi sesuai dengan jenjang kepengurusannya dapat membatalkan hukuman skorsing yang dijatuhkan oleh pimpinan organisasi berdasarkan alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal. 15

Seseorang anggota organisasi berhenti dari keanggotaan dikarenakan :

  1. Meninggal Dunia
  2. Atas permintaan sendiri.
  3. Diberhentikan secara hormat.
  4. Diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal. 16

Ketentuan – ketentuan lain yang berhubungan dengan kepentingan organisasi ditetapkan oleh pimpinan disetiap jenjang ke-pengurusan organisasi dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

  1. Harus ditetapkan dengan mengingat dasar musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dengan ke-adilan.

  1. Tidak bertentangan dengan peraturan per-undang yang berlaku.

  1. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

BAB. V

SUSUNAN – KEDUDUKAN dan TUGAS

DEWAN PEMBINA

Pasal. 17

1. Dewan Pembina mulai dari Tingkat Nasional sampai Tingkat Ranting dipilih, disusun dan ditetapkan dalam Sidang Organisasi menurut tingkatan kepengurusan masing – masing.

2. Dewan Pembina terdiri dari tokoh – tokoh ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”, tokoh Masyarakat yang bersimpati kepada organisasi menurut tingkat kepengurusan.

3. Dewan Pembina merupakan badan yang bersifat kolektif, yang bertugas memberikan pertimbangan, petunjuk, saran dan usaha yang diminta atau tidak diminta demi kepentingan organisasi.

4. Dewan Pembina setidak – tidaknya melaksanakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat mengundang Dewan Pimpinan menurut jenjang kepengurusan pada rapat tertentu.

5. Pertimbangan, petunjuk, saran dan usulan yang disampaikan oleh Dewan Pembina terlebih dahulu diputuskan dalam suatu musyawarah / rapat Dewan Pembina yang bersangkutan.

BAB. VI

KEPUTUSAN dan LAPORAN

Pasal. 18

1. Setiap keputusan sidang adalah keputusan yang tertinggi dalam organisasi dan oleh karena itu seluruh tingkatan organisasi harus tunduk dalam keputusan tersebut.

2. Seluruh tingkatan organisasi harus tunduk kepada keputusan organisasi dengan jenjang kepengurusan organisasi.

3. Setiap jenjang ke-pengurusan organisasi berkewajiban memberikan laporan kepada jenjang 1 (satu) tingkat diatasnya mengenai segala kegiatan, baik diminta maupun tidak diminta.

4. Pimpinan organisasi yang lebih tinggi jenjangnya berkewajiban memberikan pembinaan dan harus memperhatikan segala kendala yang dihadapi oleh organisasi yang lebih rendah jenjang ke-pengurusannya.

BAB. VII

TUGAS PIMPINAN ORGANISASI

Pasal. 19

1. Ketua Umum / Ketua - Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas semua kegiatan serta kebijaksanaan organisasi kedalam maupun keluar, Wakil Ketua dan Sekretaris Jendral mewakili ketua dalam melaksanakan tugas – tugasnya.

2. Para Ketua Departemen :

a. Menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir Bidang - Bidang dan Wakil Sekretaris Jendral sesuai dengan pembagian kerja.

b. Mengkoordinir kegiatan organisasi di-daerah sesuai dengan pembagian wilayah.

3. Sekretaris Jendral : bertanggung jawab atas jalannya roda organisasi.

4. Wakil Sekretaris Jendral : mewakili / membantu Sekretaris Jendral sehari-hari sesuai dengan pembagian bidang – bidang kerja.

5. Bendahara : bertanggung jawab mengelola keuangan organisasi.

6. Wakil Bendahara : mewakili Bendahara sesuai dengan fungsinya.

7. Koordinator Departemen : memimpin dan mengelola Bidang serta bertanggung jawab melaksanakan program organisasi sesuai dengan bidang Bidangnya masing-masing.

Pasal. 20

Tugas – tugas pembidangan para Ketua Departemen, Sekretaris Jendral, Wakil – wakil Sekretaris Jendral, Bendahara, Wakil – wakil Bendahara dan para Koordinator Departemen ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional.

BAB. VIII

PENGISIAN JABATAN LOWONG

Pasal. 21

1. Jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan Nasional ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” terjadi karena :

a. Meninggal Dunia

b. Atas permintaan sendiri

c. Diberhentikan

2. Kewenangan memberhentikan personalia Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud huruf.c ayat.1 diatur sebagai berikut :

a. Untuk Dewan Pimpinan Nasional dilakukan oleh Sidang Pimpinan Paripurna.

b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional atas usulan Dewan Pimpinan Daerah dan keputusan berdasarkan Sidang Pimpinan Paripurna dan unsur Dewan Pimpinan Daerah.

c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas usulan Dewan Pimpinan Cabang dan keputusan berdasarkan Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Daerah dan unsur Dewan Pimpinan Cabang.

d. Untuk Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas usulan Dewan Pimpinan Ranting dan keputusan berdasarkan Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Cabang dan unsur Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal. 22

1. Pengisian jabatan lowong antar waktu Dewan Pimpinan Nasional dilakukan dalam Sidang Pimpinan Paripurna.

2. Calon – calon diajukan oleh Dewan Pimpinan Nasional, prioritas dari unsur Dewan Pimpinan Sidang Paripurna dan Dewan Pimpinan Daerah.

3. Sebelum dilakukan Sidang Pimpinan Paripurna Dewan Pimpinan Nasional dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk seorang Pejabat.

Pasal. 23

Pengisian jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional setelah mendengar usulan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal. 24

Pengisian jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah mendengar usulan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal. 25

Pengisian jabatan lowong antar waktu personalia Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah mendengar usulan Dewan Pimpinan Ranting.

BAB. IX

MUSYAWARAH dan PERSIDANGAN

Pasal. 26

Sidang Istimewa Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Sidang Paripurna, 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

a. Seluruh anggota Dewan Pimpinan Nasional.

b. Ketua dan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional.

c. Ketua dan anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional.

d. Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah.

e. Utusan dari Dewan Pimpinan Cabang.

f. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal. 27

Musyawarah Pimpinan ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional diantara 2 (dua) Sidang Istimewa Pimpinan Nasional dan dihadiri oleh :

a. Seluruh anggota Dewan Pimpinan Nasional.

b. Ketua dan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional.

c. Ketua dan Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional.

d. Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah.

e. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal. 28

1. Sidang Istimewa Pimpinan Daerah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pimpinan Daerah, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Sidang Paripurna dan dihadiri oleh :

a. Utusan Dewan Pimpinan Nasional.

b. Ketua dan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah.

c. Ketua dan anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Daerah.

d. Utusan dari Dewan Pimpinan Cabang.

2. Peninjau yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

3. Jumlah para utusan dan peninjau ditentukan dan diseleksi oleh Dewan Pimpinan Daerah .

4. Acara dan Tata Tertib Sidang Istimewa Pimpinan Daerah ditentukan dan ditetapkan oleh Rapat Musyawarah Daerah.

5. Setiap peserta / utusan Sidang Istimewa Pimpinan Daerah mempunyai hak bicara dan hak yang sama, kecuali peninjau hanya sebagai pendengar.

6. Sidang Istimewa Pimpinan Daerah, memilih Dewan Pimpinan Daerah dan menetapkan Program Umum Daerah.

7. Sidang Istimewa Pimpinan Daerah, diadakan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Daerah kecuali Pimpinan Daerah menentukan lain.

8. Dewan Pimpinan Daerah dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal. 29

1. Sidang Istimewa Pimpinan Cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pimpinan Cabang, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah dan dihadiri oleh :

a. Utusan Dewan Pimpinan Nasional.

b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah.

c. Ketua dan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang.

d. Ketua dan anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Cabang.

e. Utusan dari Dewan Pimpinan Ranting.

2. Peninjau yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

3. Jumlah para utusan dan peninjau ditentukan dan diseleksi oleh Dewan Pimpinan Cabang.

4. Acara dan Tata Tertib Sidang Istimewa Pimpinan Cabang ditentukan dan ditetapkan oleh Rapat Musyawarah Cabang.

5. Setiap peserta / utusan Sidang Istimewa Pimpinan Cabang mempunyai hak bicara dan hak yang sama, kecuali peninjau hanya sebagai pendengar.

6. Sidang Istimewa Pimpinan Cabang, memilih Dewan Pimpinan Cabang dan menetapkan Program Umum Cabang.

7. Sidang Istimewa Pimpinan Cabang, diadakan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Cabang kecuali Pimpinan Cabang menentukan lain.

8. Dewan Pimpinan Cabang dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal. 30

1. Sidang Istimewa Pimpinan Ranting diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Dewan Pimpinan Ranting, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh :

a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah.

b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang.

c. Ketua dan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Ranting.

d. Ketua dan anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Ranting.

2. Peninjau yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

3. Jumlah para utusan dan peninjau ditentukan dan diseleksi oleh Dewan Pimpinan Ranting.

4. Acara dan Tata Tertib Sidang Istimewa Pimpinan Ranting ditentukan dan ditetapkan oleh Rapat Musyawarah Ranting.

5. Setiap peserta / utusan Sidang Istimewa Pimpinan Ranting mempunyai hak bicara dan hak yang sama, kecuali peninjau hanya sebagai pendengar.

6. Sidang Istimewa Pimpinan Ranting, memilih Dewan Pimpinan Ranting

7. Sidang Istimewa Pimpinan Ranting, diadakan ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Ranting kecuali Pimpinan Ranting menentukan lain.

8. Dewan Pimpinan Ranting dilantik dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas mandat dari Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal. 31

Dalam keadaan luar biasa Pimpinan Organisasi sesuai dengan jenjang kepengurusan organisasi dapat mengadakan Sidang Khusus Luar Biasa sesudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Organisasi yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya.

Pasal. 32

Semua keputusan yang diambil, baik dalam tingkat Sidang Istimewa Pimpinan Nasional maupun dalam sidang / rapat – rapat yang diselenggarakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk membahas program umum hasil Sidang Istimewa Pimpinan Nasional diselenggarakan Rapat Kerja Nasional yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

BAB. X

KORUM dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal. 33

1. Sidang dan Rapat – rapat adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.

2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Dalam hal Sidang Musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang – kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat.1 (satu).

4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :

a. Sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta harus hadir.

b. Keputusan adalh sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir.

BAB. XI

ARTI dan MAKNA LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”

Pasal. 34

1. Lingkaran Merah Putih : Semangat kebangsaan dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Gugusan Kepulauan : Wawasan Nusantara mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterangan Panji Panji :

Ukuran - Perbandingan lebar dengan panjang adalah 2 : 3

- Ukuran biasa lebar 80.Cm dan panjang 120.Cm

Bentuk - Panji - Panji ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”. berbentuk persegi panjang.

- 1/3 (seper tiga) dari panjang (bagian pinggir) berwarna Emas.

- 2/3 (dua per tiga) selebihnya berwarna dasar Putih dengan diberikan gambar ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”.

Warna dan Artinya :

Panji – Panji ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ”terdiri dari 7 warna, yaitu :

MERAH – PUTIH – BIRU - EMAS

MERAH artinya : Berani

PUTIH artinya : Suci

BIRU artinya : Kedamaian

EMAS artinya : Kemenangan

Keterangan Papan Nama :

Ukuran - Perbandingan lebar dan panjang ( 2 : 3 )

- 1/3 (satu per tiga) panjang dipergunakan untuk tulisan

- Untuk DPN, DPD, DPC ukuran 200.Cm x 300.Cm

- Untuk DPRanting berukuran 100.Cm x 200.Cm

Bentuk - Lambang yang digambar Papan Nama ialah lambang ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ” INDONESIA BISA ” secara lengkap.

- Bentuk tulisan pada nama, contoh sebagai berikut :

a. Tingkat Organisasi, contoh :

- DEWAN PIMPINAN NASIONAL

- DEWAN PIMPINAN DAERAH

- DEWAN PIMPINAN CABANG

- DEWAN PIMPINAN RANTING

b. Bagian dibawah adalah nama organisasi secara lengkap dan singkatannya, contoh :” INDONESIA BISA ” (I B) baris bawahnya adalah tempat sesuai tingkatannya.

Warna - Pada bagian gambar dasar warna Biru Laut dan Putih

- Pada bagian tulisan dasar warna Putih dan tulisan warna Merah

- Bingkai papan nama berwarna Merah, batas anatar gambar dan tulisan juga berwarna Merah.

BAB. XII

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal. 35

Keuangan organisasi diperoleh dari Uang Pangkal, Uang Iuran dan sumbangan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal. 36

Pembagian keuangan organisasi :

a. Untuk Dewan Pimpinan Nasional : 15.%

b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah : 20.%

c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang : 30.%

d. Untuk Dewan Pimpinan Ranting : 35.%

Demikian dibuat dan di-sahkan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Maret 2009

Oleh : PENDIRI


+ 15
+ 11
 
Share/Save/Bookmark